Kelompok Agribisnis Mojojejer Mojowarno Terima Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan

Pada 14 Desember 2012 Kabupaten Jombang menerima penghargaan Ketahanan Pangan 2012 Tingkat Nasional Lingkup Dirjen Peternakan dan Kesehatan RI. Petugas inseminasi buatan (inseminator) dari Kabupaten Jombang, yakni Mahfudon keluar sebagai juara pertama tingkat nasional. Dan kelompok agribisnis sapi potong “Madu Jaya” desa Mojojejer kecamatan Mojowarno keluar sebagai juara 3 Nasional.

Mahfudon, inseminator Jombang yang keluar sebagai petugas kawin suntik inseminasi buatan tingkat nasional pada kesempatan tersebut, mendapat kesempatan beraudiensi dengan Menteri Pertanian RI di Hotel Red Top Jakarta. 

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sudah berlangsung sejak 1979 dan semula bernama ”Penghargaan Ketahanan Pangan”. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat (petani/kelompok tani, pelaku usaha pangan, masyarakat umum dan aparat pemerintah) sehingga menjadi lebih aktif berpartisipasi dan berkreasi dalam pembangunan ketahanan pangan. 

Penyelenggaraan pemberian Penghargaan ini dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Proses seleksi dan verifikasi bagi para penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dilakukan secara berjenjang melalui Dewan Ketahanan Pangan kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat Nasional.

Tahun 2012 ini Penghargaan diberikan oleh Presiden RI selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan, kepada 75 penerima, terdiri atas 5 kategori yaitu kategori Pembina Ketahanan Pangan untuk 25 penerima, Pelopor (3 penerima), Pelayanan (15), Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (30), dan Pemangku Ketahanan Pangan (2). 

Pada acara yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta tersebut, Presiden menyampaikan sebagai tantangan ke depan, Indonesia perlu meningkatkan pangan. Beliau juga menyoroti tentang alih fungsi lahan yang harus segera memperoleh perhatian serius dari masing-masing daerah. Agenda penting lainnya adalah dialog dengan Menteri Pertanian Bp.Suswono berkaitan dengan permasalahan ketahanan pangan di daerah dan kebijakan ketahanan pangan di tingkat pusat. Pesan penting dari Menteri pertanian berkaitan dengan diversifikasi konsumsi pangan yang belum berpihak pada pangan lokal.

Sumber : kabare Jombang

Mulai bulan Desember 2012 disosialisasikan redenominasi Rp 1.000 menjadi Rp 1

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan melakukan sosialisasi redenominasi mata uang, atau pengurangan tiga nol dalam rupiah tanpa mengurangi nilainya, mulai Desember 2012 hingga Maret 2013 ke seluruh pelosok Indonesia.

"Kita akan konsultasi publik antara Desember dan Maret dan selanjutnya kita akan memasukkan RUU Redenominasi mata uang ini bisa jadi RUU prioritas ke DPR," ujar Agus Marto saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Agus Marto menjelaskan, masyarakat harus mengerti betul mengenai pengertian dan manfaat dari redenominasi ini. 

"Kita betul-betul mendiskusikan redenominasi mata uang dan supaya masyarakat tahu. Itu bukan sanering dan apa manfaat dan semua risiko dibahas. Sudah dilakukan konsultasi publik tapi belum yang benar intensif sampai ke daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Menurut Agus Marto, sosialisasi penting agar tidak ada masyarakat yang berpikir bahwa redenominasi langsung berdampak pada pemotongan nilai mata uang.

"Kalau nanti ada penyederhanaan nilai dari rupiah, tidak mempengaruhi daya beli. Karena kalau misalnya Rp 50 ribu bisa beli 1 cangkir kopi, nanti kalau redenom harus Rp 50, harganya dana barangnya pun 50. Sedang kalau sanering nilai rupiahnya dipotong tapi harganya tidak disesuaikan," jelasnya.

Agus Marto berharap setelah masa sosialisasi ini, pembahasan RUU Redenominasi Mata Uang dapat dilakukan dalam dua masa sidang tahun depan.

"Kita harapkan kalau konsultasi publiknya positif, kita harapkan bulan Juni begitu dua masa sidang bisa disetujui," tegasnya.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Poernomo menambahkan, anggaran untuk sosialisasi ini menggunakan anggaran Kementerian Keuangan, meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Ya kan yang ini kan Kemenkeu bersama BI dan yang terkait dengan UU Kemenkumham tapi anggarannya semestinya dari Kemenkeu," tandasnya.

Sumber : detik.com